Jaro – Anggota DPR RI, Yassierli, menilai operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor alias Noel menjadi pukulan berat bagi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Kasus ini disebut mencoreng wajah institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam perlindungan pekerja.
OTT Ganggu Kepercayaan Publik
Menurut Yassierli, Kemenaker seharusnya menjadi kementerian yang menjaga amanah besar dalam urusan kesejahteraan pekerja, termasuk perlindungan tenaga kerja dalam negeri maupun luar negeri. Namun dengan adanya kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3, publik kembali dibuat kecewa.
“Ini jelas menjadi pukulan berat, bukan hanya bagi pejabat yang bersangkutan, tetapi juga untuk kepercayaan publik terhadap Kemenaker,” tegas Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (21/8).
Seruan Evaluasi Internal
Yassierli meminta Menteri Ketenagakerjaan segera melakukan evaluasi internal menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Menurutnya, pengawasan dan sistem transparansi harus diperkuat sehingga ruang untuk praktik korupsi dapat diminimalisasi.
Baca juga: Warga Belu Apresiasi dan Manfaatkan Program Keringanan Pajak Kendaraan
“Ini momentum untuk bersih-bersih. Jangan sampai kasus ini menular atau memberi kesan bahwa praktik semacam ini sudah menjadi budaya di Kemenaker,” ujarnya.
Komitmen Antikorupsi Harus Diperkuat
Politisi tersebut juga menekankan bahwa kementerian harus menjadi contoh dalam penerapan prinsip good governance. Ia mengingatkan, setiap pejabat publik memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melayani masyarakat, bukan memanfaatkan jabatan demi keuntungan pribadi.
“Komitmen antikorupsi tidak boleh hanya slogan. Harus dibuktikan dengan tindakan nyata, termasuk memperbaiki sistem pelayanan agar tidak ada ruang untuk pungutan liar,” tambahnya.
Dorongan untuk Proses Hukum Transparan
Lebih lanjut, Yassierli menyatakan dukungan penuh terhadap langkah KPK dalam mengusut kasus ini. Ia menegaskan bahwa proses hukum harus dilakukan secara transparan dan adil agar masyarakat mendapatkan kepastian.
“Kami di DPR akan mengawal agar proses hukum berjalan tuntas. Siapa pun yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” pungkasnya.
