Info Jaro – Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta pemerintah daerah segera mengaktifkan kembali dan memastikan optimalisasi program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu, rumah sakit di wilayah NTT diingatkan agar tidak menolak pasien, terutama masyarakat kurang mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan mendesak.
Desakan tersebut muncul sebagai bentuk perhatian terhadap masih adanya keluhan masyarakat terkait akses layanan kesehatan, khususnya bagi warga yang belum terdaftar atau terkendala administrasi kepesertaan JKN.
Soroti Pentingnya Aktivasi PBI JKN
Program PBI JKN merupakan skema bantuan pemerintah bagi masyarakat miskin dan tidak mampu agar tetap mendapatkan akses layanan kesehatan melalui sistem JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
Komisi V DPRD NTT menilai aktivasi dan pembaruan data peserta PBI harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Pasalnya, banyak warga yang sebenarnya berhak menerima bantuan, namun belum terdaftar atau kepesertaannya tidak aktif akibat persoalan administrasi dan validasi data.
Anggota dewan menegaskan bahwa kesehatan adalah hak dasar warga negara yang harus dijamin oleh pemerintah.
Baca juga: Pemkab Sumba Timur Bakal Tanam Pohon di Hari Peduli Sampah Nasional
Rumah Sakit Diminta Tak Tolak Pasien
Selain menyoroti persoalan kepesertaan PBI, Komisi V juga mengingatkan seluruh rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta, agar tidak menolak pasien yang membutuhkan penanganan darurat.
Dalam kondisi gawat darurat, pelayanan kesehatan harus diberikan terlebih dahulu tanpa melihat status kepesertaan JKN. Administrasi dapat diselesaikan setelah pasien mendapatkan penanganan medis.
Langkah ini dinilai penting untuk mencegah kasus pasien terlantar atau tidak mendapatkan pelayanan akibat kendala dokumen atau status kepesertaan yang belum aktif.
Perlu Sinkronisasi Data dan Anggaran
Komisi V DPRD NTT juga mendorong adanya sinkronisasi data antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta instansi terkait agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekeliruan dalam pendataan penerima PBI.
Selain validasi data, dukungan anggaran dari pemerintah daerah dinilai krusial untuk memastikan masyarakat miskin tetap terlindungi dalam program JKN. Pemerintah daerah diharapkan proaktif mengalokasikan anggaran bagi peserta PBI yang menjadi kewenangan daerah.
Komitmen Tingkatkan Pelayanan Kesehatan
DPRD NTT menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi implementasi kebijakan kesehatan di daerah. Dengan optimalisasi program PBI JKN dan komitmen rumah sakit untuk tidak menolak pasien, diharapkan akses pelayanan kesehatan di NTT semakin merata dan berkeadilan.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menekan angka kesakitan dan kematian akibat keterlambatan penanganan medis.
